Hukum dan Kriminal Nasional Pemerintahan Trending Topic

Tuesday, 14 July 2020 - 04:17 WIB

11 months yang lalu

Empat Pekerjaan Diduga Terkondisikan, PPK dan Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Sebut Pokja LPBJ Pringsewu

PRINGSEWU – DARI EMPAT Paket Proyek, Dua paket proyek di Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu yang dimenangkan CV Lembak Indah diduga bocor alus.

Kebocoran tersebut, Diduga kuat adanya supplay (Pemasok) data Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepihak penyedia (Rekanan) yang dimainkan oleh oknum Dinas Kesehatan setempat.

Wartawan Harian Fajar Sumatera mencoba menguraikan hasil invetigasi melalui keterangan dari nara sumber yang terkonfirmasi.

Adanya kebocoran data yang diduga dimainkan oleh konsultan perencanaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bahkan, dugaan lainnya bermuara dilingkaran kelompok kerja (Pokja) di Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPBJP) Daerah Kabupaten Pringsewu.

Hasil investigasi wartawan Harian Fajar Sumatera, pada Hari Rabu, Tanggal 24, Tahun 2020 lalu. Dihari itu, ada pertemuan berlangsung antara salah satu tim Pokja dengan Penggunaan Anggaran dan satu orang swasta yang diduga salah satu calon penyedia barang dan jasa di Dinas Kesehatan.

Dari pertemuan mereka tersebut, wartawan media ini mencatat apa yang menjadi obrolan salah satu poinnya, soal rencana lelang bangunan kontruksi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan rencana proses lelang yang bersumber dari Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setempat.

Belum lama ini, di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Pringsewu proses dan tahapan lelang paket proyek sudah selesai. Namun, ada kejanggalan dalam proses lelang Tahun (2020) ini, satu Perusahaan atas nama CV Lembak Indah kedapatan Dua pekerjaan dalam satu dinas.

Menelisik hal itu, wartawan media ini, mengkonfirmasi Yohannes sebagai PPK Dinas Kesehatan, menurutnya, untuk kegiatan lelang dan tender itu ada di kegiatan dan kewenangan Pokja UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa).

“Silahkan mas bisa konfirmasi ke Pokja”kata Yohannes melalui pesan singkat WhatsApp messenger, Sabtu (11/07).

Saat wartawan ini bertanya, untuk delegasi Pokja dari Dinkes Pringsewu siapa Pak?

“Pokja Sekarang ada di Pokja UKPBJ mas”,katanya.

Dari keterangan dari Yohannes, semua proses lelang ada di UKPBJ, diketahui, ada satu orang Pokja di UKPBJ yang pernah berdinas di Dinas Kesehatan, Namun, hal itu langsung dijawab Yohannes.

“Itu di Pokja semua, jadi tidak ada delegasi Pokja dari Dinas Kesehatan”, ujarnya.

Kemudian, mengkonfirmasi Imanda Amin ARBI, Sekertaris dan juga Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu.

Terkait proses tersebut, Iapun memberi penjelasan soal Dua pekerja konstruksi yang dimenangkan oleh satu perusahaan penyedia, menurut dirinya (Imanda) mengetahui hal itu, sesudah proses lelang selesai yakni, dari PPK dan pemberitaan media Fajarsumatera.co.id.

Dugaan Empat Proyek Dinkes yang Terkondisi, ditepis olehnya. Karena, Proses lelang adanya di Pokja UKPBJ.

“Jadi tidak ada yang di sepesialkan dari para peserta lelang”,ujar Imanda Amin ARBI, Senin (13/07).

Lebih lanjutnya ia mengatakan, dirinya sempat mencurigai proses lelang tersebut bocor, karena, adanya kesamaan dalam penawaran dengan RAB yang dimiliki Dinas Kesehatan.

“Kecurigaannya mengarah kepada konsultan percanaan dan PPK, PPTK, Bahkan, kepada tim Pokja, soal memberikan bocoran harga Kepada CV Lembak Indah”,kata Imanda.

Masih kata Imanda Amin ARBI menjelaskan lebih lanjut kepada wartawan Harian Fajar Sumatera. Sebelumnya, saat dirinya sakit, Karena dicurigai, PPK di Tanggal 10 Juli, datang kerumah (Imanda) menjelaskan persoalan terkait proses lelang pekerjaan.

Agar tidak ada kecurigaan dalam tim kerjanya, Imanda mengarahkan, Pokja, PPK, Konsultan percanaan agar bertemu dan duduk bareng untuk menyikapi persoalan persoalan yang ada.

“Seharusnya, dalam pertemuan tersebut ada saya selaku pengguna anggaran, karena dalam kondisi sakit dirinya tidak bisa hadir”,kata Imanda Amin ARBI.

Imanda Amin ARBI menandaskan, Pihaknya dalam proses lelang pekerjaan yang bersumber dari DAK berkomitmen untuk dibuka secara umum agar tidak terjadi gejolak.

“Sekali lagi, kami tidak mengondisikan pekerjaan untuk penyedia, artinya, apa yang menjadi hasil dari Pokja itu rekanan kami (Dinkes)”,kilahnya.

Terpisah, Nur Fajri Kepala Bagian Layana Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Kabupaten Pringsewu menjawab terkait pemberitaan fajarsumatera.co.id secara tertulis.

Menurutnya, tugas dan fungsi di LPBJ, disini ditempatnya berkerja hanya mendukung program kerja dari Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki pengadaan barang dan jasa.

Aluranya, dari Dinas mengajukan permohonan pemilihan penyedia ke LPBJ, kemudian permohonan itu diperiksa dan direview dari persyaratan persyaratan mulai dari KAK, HPS dan seterusnya. Setelah itu, baru dirinya menujuk pengelolaan PBJ yang disebut Pokja.

Menurut Nur Fajri aturan kerja yang digunakan Perpes nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri PU-PR nomor 14 Tahun 2020 yang digunakan dalam proses lelang kemarin.

“Dalam aturan diperbolehkan satu perusahaan mendapatkan Dua pekerjaan dalam Satu dinas, tetapi, dasar penyedia untuk menangani beberapa paket pekerjaan ada SKP dan SKN, nanti disitu Pokja mengevaluasi soal kemampuan perusahaan sebagai penyedia terkait kemampuan dalam mengerjakan paket pekerjaan yang bisa ditangani”, paparnya.

Kalau dari hasil evaluasi, sambung Nur Fajri, kemudian, perusahaan penyedia melebih dari peraturan Perpes dan permen, SKP dan SKN Pokja PBJ melaporkan hasil evaluasi ke PPK Dinas, nah, di saat RPPP (Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia).

“RPPP di bahas oleh PPK, apabila melebih dari SKP dan SKN, Keputusan ada di PPK Dinas Kesehatan”, tuturnya.

Saat disinggung soal CV Lembak Indah, apakah diperbolehkan atau tidak menjadi penyedia.

“Boleh, selagi memenuhi SKP dan SKN-nya memenuhi”,kata Nur Fajri. (Saefudin)

Artikel ini telah dibaca 613 kali

Baca Lainnya