Hukum dan Kriminal Nasional Olahraga Trending Topic

Tuesday, 16 March 2021 - 03:19 WIB

5 months yang lalu

Terkuak Pembangunan Bantuan Rumah Bibit Untuk KWT, Perusahaan Hingga Seret Nama Korlap Aspirasi DPR RI

PRINGSEWU – Perusahaan pengadaan barang untuk pembangunan rumah bibit Gerakan Pekarangan Pangan Lestari (GP2L) di Kabupaten Pringsewu langsung ditunjuk langsung dari kementerian melalui Ditjen ketahanan pangan Kementerian Pertanian. Akan tetapi, perusahaan penyedia barang dan jasa tersebut, hanyalah akal akal oknum dinas setempat saja.

Selain itu, dari pengakuan oknum pegawai di dinas ketahanan pangan. Pembangunan rumah bibit GP2L menyeret Ketua koordinasi lapangan (Korlap) Aspirasi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapil satu Lampung.

Pasalnya, Anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Realisasi untuk kelompok wanita tani (KWT) diduga menguap dan di Mark Up.

Indikasi lainnya ialah, selain di Mark Up, diduga kuat pembuatan proposal milik KWT di manipulasi oleh oknum di dinas ketahanan pangan Kabupaten setempat.

Pasalnya, pembangunan rumah bibit GP2L tersebut tidak menggunakan proposal milik KWT. Namun, Proposal itu datangnya dari oknum dinas terkait. Dengan dalih, proposal yang dimiliki KWT salah dalam menyusun harga satuan di setiap item-item yang diusulkan.

Akan tetapi, item dan mata anggaran dalam proposal pengajuan milik dinas ketahanan pangan Kabupaten Pringsewu tersebut, diduga kuat di Mark Up.

Terkait adanya indikasi keterlibatan oknum pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten setempat. Menuai kecaman keras dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Badar Lampung, Ginda Ansory Wayka, SH., MH, menurutnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) seperti itu sering terjadi dalam realisasi dilapangan. Bahkan, inikasinya rawan penyimpangan.

Meski anggaran aspirasi yang di gelontorkan dan di peruntukan untuk program GP2L sebesar Rp 50 juta. Namun, praktik korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja.

“Karena, kalau suatu negara ingin mencapai tujuannya, praktik tersebut jangan dibiarkan. Karena, jika dibiarkan secara terus menerus, maka akan terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara”, ungkap Ginda Ansory Wayka kepada media ini, Sabtu (13/03/2021).

Tujuan dari kegiatan tersebut, diduga kuat tidak akan maksimal. Karena, disebabkan indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran lebih besar, dan kemudian, hasil tidak sesuai harapan kelompok.

Maka, atas dugaan tidak maksimalnya realisasi kegiatan yang bersumber dari keuangan negara ini, dirinya meminta kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang dimiliki oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pringsewu.

Harapannya, agar warga negara tidak terbiasa melakukan dugaan kesalahan yang berakibat fatal dengan merugikan negara dan hanya menguntungkan segelintir orang.

“Aparat penegak hukum (APH) diharapkan melakukan penyelidikan terhadap orang-orang yang terlibat dalam pembangunan rumah bibit GP2L”, tandasnya.

Jika dalam proses penyelidikan ditemukan dugaan penyalahgunaan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang sebagai aparatur sipil negara (ASN). Maka, kata Gindha Ansory Wayka menjelaskan, dalam hal ini, sangat penting untuk menjerat pelaku.

Selain itu, menurut Gindha Ansory Wayka mengatakan, Jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum terkait penggunaan anggaran negara atau daerah, karena bertentangan dengan asas pengelolaan keuangan negara dan daerah serta telah masuk dalam rumusan tindak pidana korupsi.

“Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia”, pintanya. (Saefudin)

Artikel ini telah dibaca 273 kali

Baca Lainnya