Suara Rayat

Sunday, 3 January 2021 - 06:47 WIB

2 weeks yang lalu

Regulasi POSBAKUMADIN Jelas

Posbakumadin adalah lahir dari Organisasi Advokat PERADIN (Perkumpulan Advokat Indonesia) berdiri sejak tahun 1964 di Solo, mengacu pada aturan dan Undang-Undang yang ada tentang Advokat, yakni sebelum UU RI 18 Tahun 2003, sementara POSBAKUMADIN lahir berdasar UU 16 Tahun 2011 tentang Organisasi Bantuan Hukum.
Terkait Pemberitaan disampaikan salah satu media koranpagionline.com,
Pimpinan Posbakumadin wilayah anagkat bicara, itu salah kaprah dan sebagai Pelemahan tehadap OBH (Organisasi Bantuan Hukum), Perjalanan Pendampingan Hukum setiap Warga Negara berhak untuk mendapatkan Pendampingan Hukum.

Selanjutnya, lebih jelas menerangkan, Tentang teknis Pendampingan sudah lakukan sesuai tahapan yang ada, terkait pendampingan Pendidik dan Tenaga Pendidik tentu mengacu pada UU 20 tahun 2003 tentang sisitem Pendidikan Nasional didalam Pasal 40 disebutkan, Pendidik dan tenaga pendidik wajib untuk mendapatkan Perlindungan hukum.

Menurutnya,Regulasi yang lebih Spesifik lagi turunan UU Sisdiknas tersebut disyahkannya Permendikbud nomor 10 tahun 2017 tentang Perlindungan Hukum dari Pendidik dan Tenaga Pendidik, artinya kita harus paham betul dasar hukum yang ada.

Terkait masalah jasa Advokat yang diberikan tentu berdasarkan Kesepakatan dan kesepahaman Bersama yang dituangkan dalam kesepakatan, seorang yang Berprofesi seharusnya sudah Paham dengan apa yang harus dikritik, jangan sampai oknum yang memberitakan hanya paham regulasi setengah setengah sehingga timbul perpecahan antara profesi,timbalnya.

Dengan terbitnya regulasi atau aturan tersebut tentu bagi yang mempunyai legalitas yang jelas dan berbadan hukum yang syah sudah dapat melaksanakan apa yang diamanatkan Undang Undang. Fakta dilapangan banyak sekali Pendidik dan Tenaga Pendidik yang dalam menjalankan Profesinya merasakan mendapatkan ancaman, intimidasi, kriminalisasi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terlebih didalam kerjasama Pendampingan Hukum yang dijalani dilakukan dalam masawaktu satu tahun, untuk yang didampingi itu seluruh Pendidik dan Tenaga Pendidik yang ada diatap sekolah, Posbakumadin adalah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang lulus Akreditasi dan Bersertikasi Akreditasi Menteri Hukum dan Ham yang ditanda tangani oleh mentri.

Tentang apa yang disampaikan oleh Oknum media koranpagionline.com ini salah kaprah, mesti nya pahami dulu Undang undang dan Aturan yang ada, kalau memang mau menggagalkan atau membatalkan Regulasi yang ada tentu harus paham betul dengan tahapan nya atau silakan ajukan Uji Undang undang ke MK (Mahkamah Konstitusi). tutup Pimpinan Pobakum. (rls)

Artikel ini telah dibaca 85 kali

Baca Lainnya