Hukum dan Kriminal Nasional Pemerintahan Trending Topic

Monday, 29 March 2021 - 15:44 WIB

4 months yang lalu

Proyek Penggalian Tanah Jaringan Pipa PDAM Pringsewu Tanpa Izin, Melanggar Permen PU PR Nomor 20 Tahun 2010

PRINGSEWU – Kontraktor proyek penggalian tanah untuk pemasangan jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diduga merusak bibir jalan dan talud penahanan tanah (TPT) yang sudah ditetapkan sebagai aset Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ruas jalan di Pekon Sumber Bandung, Kecamatan Pagelaran Utara (Pantura) Kabupaten setempat rusak. Kerusakan tersebut, lebih kurang sekitar 300 meter yang dilewati jaringan pipa PDAM.

Hal itu, dikatakan Ian sebagai pengawas pekerjaan penggalian untuk jaringan pipa. menurutnya, dirinya hanya ditugaskan oleh Humas PDAM. Yakni, saudara Erwin. Minggu, (28/03/2021).

“Saya hanya menjalankan perintah Pak Erwin untuk membongkar bibir jalan ini dan drainase ini Pak, dikarenakan, kita harus menggali untuk pemasangan pipa tersebut, coba mbak dan bapak tanyakan langsung kepada Pak Erwin terkait pembongkaran drainase ini”, ujarnya.

Lebih lanjut Ian menjelaskan, Erwin adalah Humas dari PDAM yang juga mengaku sebagai wartawan di Kabupaten setempat.

“Tanya aja sama Pak Erwin langsung”, imbuhnya.

Sumber yang dimiliki oleh wartawan media ini dan bisa bertanggungjawab kebenarannya mengatakan, Erwin itu oknum wartawan.

“Informasinya Erwin itu bisa mengondisikan semua wartawan di Kabupaten Pringsewu, bahwa, pekerjaan itu akan kodusif olehnya”,kata sumber Media ini yang meminta di rahasiakan identitasnya.

Terpisah, Porda, ST yang mengatasnamakan dirinya dari Pemantau Pembangunan dan Aset Daerah (PPAD) Provinsi Lampung angkat bicara. Pihak PU PR Kabupaten Pringsewu jangan tutup mata atas terjadinya pengrusakan jalan dan TPT atau drainase akibat pembangunan jaringan pipa PDAM.

Melihat agresifnya eksavator mini milik kontarktor penggalian tanah jaringan pipa PDAM itu, diduga kuat melanggar hukum yang diatur melalui peraturan Kementerian PU PR Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 20 tahun 2010, instansi yang melakukan galian tanpa izin dan tidak sesuai dengan kontruksi dapat dikenakan sanksi.

“Di dalamnya terdapat SOP perizinan galian dan sanksi, berupa denda sebesar Rp 1,5 miliar dan jika pengerjaan tidak sesuai maka dikenakan uang jaminan”, jelasnya.

PDAM dan Kontarktor harus bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaan yang dilakukan.

“Itukan jalan di bangun oleh Dinas PU setempat, nah kalau itu di rusak dan dibiarkan saja yang rugi siapa? Ya, Rakyat lah, emangnya itu jalan punya nenemoyang kontarktor itu, atau punya PDAM? Bukanlah, itu aset daerah yang dibangun pakai uang rakyat”, beber Porda, Senin (29/03/2021).

Selain itu, kata Porda, ia berharap kerusakan bibir jalan dan TPT atau drainase yang rusak agar di bangun kembali secara permanen, bukan dibiarkan saja.

“Siapa pun, dimana pun aset negara yang dirusak oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab, masyarakat harus berani melaporkan ke pihak aparat penegak hukum (APH)”, pungkasnya.

Sementara direktur PDAM, Rini Andalusia tidak bisa di hubungi oleh kantor berita Lampunginspiratif.com untuk dimintai klarifikasi terkait proyek penggalian tanah untuk jaringan pipa PDAM.

(Muhammad Iqbal/Maskur)

Artikel ini telah dibaca 537 kali

Baca Lainnya