Hukum dan Kriminal Nasional Pemerintahan Trending Topic

Friday, 2 April 2021 - 15:20 WIB

4 months yang lalu

Program Seratus Hari Kerja Wahdi-Qomaru Ternodai, Jurniardi Meminta Pak Wali Copot Oknum Kabid dan Evaluasi Pegawai Dinas Sosial Kota Metro

PRINGSEWU – Pak Wali Segar Copot Kabid arogan dan evaluasi oknum-oknum pegawai di Dinas Sosial Kota Metro yang diduga berbau premanisme.

Terkait hal tersebut, membuat Juniardi geram atas sikap arogan Plt Kepala bidang (Kabid) rehabilitasi dan pemberdayaan sosial di Dinas Sosial Kota Metro yang telah merampas peralatan kerja jurnalistik, kejadian perampasan alat kerja tersebut pada Tanggal 1 April 2021 lalu.

Juniardi SIP., MH merupakan Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung dengan lantang meminta kepada walikota Metro untuk mengevaluasi kinerja para pejabat di Dinas Sosial Kota setempat.

Selain itu, kata Juniardi, dirinya meminta untuk mencopot jabatan yang sedang diemban oleh Wiwik Setiarini, yang telah merampas peralatan kerja jurnalistik, milik wartawan yang sedang melakukan wawancara.

Aksi pejabat arogan seperti itu, salah satu penghambat kemerdekaan pers. Menurutnya, apabila ada yang menghalangi masyarakat untuk mengakses informasi adalah bentuk pelanggaran hukum, yang ironisnya di lakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

“UU keterbukaan informasi cukup jelas mengatur kewajiban badan publik menyampaikan informasi. UU pers menjamin kerja kerja pers sesuai kode etik. Tetapi ini orang sangat aneh, jadi orang tidak pantas jadi pejabat yang dikenal sebagai Kota pendidikan,” kata Juniardi kepada media ini, Jumat (02/03/2021).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung priode pertama itu juga meminta wartawan harian momemtum Rio, untuk melaporkan aksi dugaan menghalangi tugas wartawan disertai perampasan peralatan kerja, dan pengancaman yang di alaminya kepada aparat kepolisian.

“Ini bukan pertama, belum lama ada kasus serupa oleh pejabat dinas kesehatan. Ini menjadi catatan khusus di Kota Metro dengan slogan kota pendidikan, tapi banyak ASN yang tidak mencerminkan berpendidikan, tapi lebih dominan berlaku premanisme”, ungkapnya.

“Pak Wahdi tidak perlu ragu bersikap demi mewujukan komitmen visi misi walikota”, katanya.

Juniardi yang juga ramai di gadang menjadi kandidat Ketua PWI Lampung priode mendatang itu, mengingatkan bahwa, dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan dilindungi secara hukum sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 40 tahun 1999 Tenang Pers.

Dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Kemudian, diteruskan dalam Pasal 4 ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, tertuang dalam pasal 8 ditegaskan pula, dalam melaksanakan tugasnya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

“Dan Pasal 18 menegaskan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3, bisa dipidana dllpenjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp5 ratus juta”, bebernya.

Sebelumnya, Rio wartawan harianmomentum menyatakan peristiwa perampasan peralatan kerja yakni, sebuah handphone disertai pengusiran dan pengancaman itu, terjadi di Kantor Dinas Sosial Kota Metro, Kamis (1-4-2021).

“Saya ke Dinsos untuk konfirmasi terkait  rencana realisasi pembagian bantuan insentif lima ratus ribu untuk warga lanjut usia. Pembagian insentif itu, bagian dari program seratus hari kerja Walikota dan Wakil Walikota Metro Wahdi Siradjuddin dan Qomaru Zaman”, kata Rio.

Rio melanjutkan, di kantor Dinsos, dia bertemu Kabid Linjamsos Sri Mubarokah. Kabid Linjamsos, kemudian mengarahkan Rio ke Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial.

“Saya bertemu Plt Kabid Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial Wiwik Setiarini yang juga menjabat Kasi bidang tersebut. Namun, dia enggan dikonfirmasi terkait program tersebut”, jelasnya.

lebih lanjut, Rio mengungkapkan, saat dirinya menceritakan kronologisnya kejadian. Alasa Plt Kabid Wiwik, akan memberi tahu dulu ke kadis dan sekretaris dinas setempat.

“Lalu saya izin untuk ambil foto. Belum sempat saya foto, dia (Wiwik) langsug merampas Hp saya, sambil bilang jangan difoto-foto,” terangnya.

Tak sampai disitu, kata Rio, setelah Hp miliknya dirampas, Rio juga diusir keluar ruangan.

“Karena Hp saya dirampas, saya berdebat. Tapi Hp saya sudah pindah tangan ke stafnya. Staf itu sepertinya mau menghapus rekaman suara konfirmasi saya, tapi langsung saya rebut lagi Hp itu”,kata Rio.

Setelah itu, dirinya diusir keluar oleh staf lainnya.

“Bahkan, ada staf di ruangan itu yang mengancam akan memenjarakan saya”, tuturnya.

Sebelum ke dinsos, menurut Rio, dia sudah mencoba mengkonfermasi Walikota Metro Wahdi Siradjuddin terkait program seratus hari kerja tersebut.

Saat itu, walikota mengarahkan untuk mengkonfirmasikan hal tersebut ke Plt Sekda Pemkot Metro Bangkit Haryo Utomo.

“Saya sudah konfirmasi Walikota dan diarahkan ke Plt Sekda. Setalah itu, saya konfirmasi Plt Sekda. Kemudian oleh sekda diarahkan ke Dinsos”,kata Rio.

Masih kata Rio, agar mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan sesuai arahan Sekda setempat. Dirinyapun kedinas sosial.

“Akan tetapi kok, kejadian yang saya terima di Dinsos justru tidak mengenakan. Padahal, niat saya baik, mau mempublikasikan progres program seratus hari kerja walikota”, pungkasnya. (*)

Artikel ini telah dibaca 170 kali

Baca Lainnya