Nasional Pemerintahan Teknologi Trending Topic

Tuesday, 13 October 2020 - 06:05 WIB

6 months yang lalu

Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet Diskominfo Pringsewu Diduga Bermasalah

PRINGSEWU – Persatuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PERMAKI) Menyoroti pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan pada dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Tahun Anggaran 2018 lalu, pembangunan jaringan internet diduga bermasalah.

Pasalnya, pekerjaan di tahun 2018 tersebut, diduga sarat kepentingan bagi Diskominfo. Selain itu, dalam pengerjaan pembangunan infrastruktur tower dan jaringan internet disejumlah titik kurangnya pengawasan Dinas setempat.

Permasalah itu, terindikasi kuat dalam pengerjaan Pembangunan Infrastruktur Jaringan di 9 Kecamatan dan 5 Kelurahan, serta pembangunan pemasangan jaringan pada bangunan OPD non-permanen dilaksanakan oleh PT TCN berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (PK) Nomor 027/520/D.12/2018 tanggal 14 September 2018.

Dari data yang dimiliki Permak Indonesia, Kata Mustofa Ali, SH., Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten setempat TA 2018 dalam menganggarkan belanja modal sebesar Rp5,452 Miliar dan telah terealisasi sebesar Rp5,418 Miliar atau 99,38 persen, diduga pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja.

Lebih lanjut, Mustofa mengatakan, di antara realisasi belanja modal tersebut, sebesar Rp1.390.950.00 merupakan belanja pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan di 9 Kecamatan dan 5 Kelurahan. dan sebesar Rp478 juta merupakan belanja pembangunan pemasangan jaringan pada bangunan OPD non-permanen.

Dalam kontrak, PT TCN pengerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan 12 Desember 2018, dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 027/657/D.12/2018 tanggal 7 November 2018 dengan jangka waktu pelakasanaan selama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan 6 Desember 2018.

Nilai kontrak secara lumsum masing-masing sebesar Rp1,390 miliar dan Rp478 juta.

“Diduga kuat, terjadi adanya indikasi korupsi, sebesar Rp453 juta, karena barang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontra”,kata Mustofa Ali, Penggiat Anti Korupsi dari Persatuan Masyarakat Anti Korupsi dalam Press Releasenya yang diterima Lampunginspiratif.com, Selasa (13/10/2020).

Berdasaran pekerjaan tersebut, sudah dibayarkan dengan realisasi pembayaran sebesar 100 persen terakhir dengan SP2D Nomor 6691/SP2D-BL/B.02/2018 dan 6696/SP2D-BL/B.02/2018.

Dari data yang dimiliki oleh Permak Indonesia, pekerjaan telah diserahterimakan masing-masing berdasarkan berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 027/729/BASTHP/PPK/D.12/2018 tanggal 7 Desember 2018 dan 027/727/BA-STHP/PPK/D.12/2018 tanggal 7 Desember 2018.

Bahkan, BPK berdasarkan pengujian terhadap dokumen pengadaan dan pemeriksaan fisik aset pada Diskominfo secara uji petik, diketahui terdapat pekerjaan pembangunan infrastruktur jaringan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Salah satu spesifikasi barang pada pengadaan pembangunan infrastruktur jaringan diduga kuat kurangnya pengawasan dari Dinas terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terhadap paket pekerjaan oleh BPK bersama dengan pihak dinas terkait dan pengawas lapangan pada tanggal 18 April 2019.

Diketahui telah terpasang tower sebanyak 10 paket untuk jenis tower fourangle, 5 paket untuk tower triangle, dan 8 paket tower triangle untuk bangunan OPD non-permanen, masing-masing menggunakan tangga besi beton tower berukuran 10 SNI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi tangga besi beton tower ukuran 12 SNI sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. (Saefudin)

Artikel ini telah dibaca 363 kali

Baca Lainnya