Saturday, 7 September 2019 - 14:57 WIB

2 years yang lalu

Pemilu dan Public Trust

Kepercayaan publik (public trush) terhadap Pemilu menjadi salah satu alat guna menilai, sejauhmana kualitas Pemilu dihasilkan.

Public trust ini bertalian erat dengan masalah integritas para penyelenggara Pemilu, mulai dari KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara), PPS (panitia pemungutan suara), PPK (panitia pemilihan kecamatan) hinga yang terbesar adalah KPU.

Untuk bisa menumbukan kepercayaan publik terhadap Pemilu, maka setiap penyelenggara Pemilu harus mampu menunjukan sikap profesionalisme dan independen dalam setiap proses dan tahapan Pemilu.

Pada posisi ini, maka integritas para penyelenggara Pemilu sangat dipertaruhkan.

Disisi lain, kuatnya dorongan intervensi dari kelompok kepentingan (interest group) dan juga Parpol terhadap penyelenggara Pemilu, diakui atau tidak menjadi salah satu pemicu dari turunnya kepercayaan publik terhadap Pemilu.

Apalagi, sebagai agenda politik 5 tahunan, Pemilu selama ini diyakini menjadi satu-satunya sarana bagi proses terjadinya pendistribusian kekuasaan yang legitimed.

Pemilu dari, oleh dan untuk rakyat. Ruh yang tersurat dari kalimat ini sejatinya yang harus bisa dipahami bersama, termasuk oleh para penyelenggara dalam kerangka membangun kepercayaan publik.

Sementara, asas jujur dan adil (Jurdil) dalam Pemilu juga mengandung arti bahwa, Pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan.

Asas Jurdil ini juga mencerminkan, kalau setiap warga yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk bisa mentukan wakilnya duduk di parlemen.

Asas Jurdil juga melekat pada setiap penyelenggara Pemilu. Dimana, peserta pemilu dan juga pemilih bisa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi.

Asas Jurdil ini dalam praktiknya tidak hanya mengikat peserta pemilu dan pemilih saja, melainkan juga para penyelenggara Pemilu.

Sebagai negara yang menganut asas demokrasi dengan masyarakatnya yang heterogen dari beragam latarbelakang budaya dan etnis.

Penting bagi kita untuk memiliki sebuah proses guna memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

Proses itulah yang kemudian kita kenal dengan nama Pemilu.

Pemilu ini menjadi penting karena merupakan instrumen dalam menentukan arah kebijakan publik suatu Negara.

Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan semenjak tahun 1995 atau 10 tahun setelah  memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka.

Dalam sejarah dan perkembangannya, proses politik lima tahunan itu selalu mendapat kritikan sebagai akibat dari masih lemahnya sistem yang ada, dan kuatnya hegemoni dari penguasa.

Pasca reformasi tahun 1998, berbagai upaya dan langkah perbaikan terus di dorong guna memperbaiki kelemahan sistem yang ada.

Hal itu dapat kita lihat dari be berapa perbedaan dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, baik itu dari sisi sistem yang diadopsi maupun personil sebagai penyelenggara.

Pemilu di Tahun 2019, memang merupakan salah satu bukti konkrit. Dimana, Pileg (pemilihan calon anggota legislatif) dan Pilpres dilaksanakan secara bersamaan, meski pada akhirnya banyak yang menilai, pemilu ini cukup menyita tenaga dan pikiran para penyelenggara di tingkat KPPS. (*)

Artikel ini telah dibaca 166 kali

Baca Lainnya