Hukum dan Kriminal Nasional Pemerintahan Politik Trending Topic

Sunday, 25 April 2021 - 22:25 WIB

3 weeks yang lalu

LMP Pringsewu : Belum Ada Kepastian Hukum Dalam Dugaan Penyelewengan Anggaran di Sekertariat DPRD, Jangan Menggiring Opini Publik

PRINGSEWU – Harus diluruskan Instrumen penyajian informasi terkait dugaan peyelewengan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pringsewu dianggap berlebihan. Bahkan, dinilai dalam penyajian informasi pemberitaan disejumlah media terkesan menyudutkan institusi DPRD di Kabupaten setempat.

Pasalnya, muatan judul pemberitan cukup bombastis dan spektakuler seakan menggiring opini publik menghakimi mental anggota DPRD di Kabupaten yang berjuluk Jejama Secancanan.

Bahwa, menuding para DPRD Kabupaten setempat. Seakan akan sudah terbukti korupsi dengan menghabiskan uang rakyat sebesar Rp 55 Miliar.

Padahal, pemeriksaan dugaan korupsi itu terjadi pada sekretariat dewan. Meskipun, sejumlah anggota DPRD turut diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

Hal itu, dikatakan Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Pringsewu, Yalfa Sabri, SH, menurutnya menyikapi tudingan miring pemberitaan media terhadap Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRD setempat.

Menyoal teks informasi dengan muatan judul berita seakan memponis individu individu angota parlemen disana. Dalam konteks itu, tidak mengedepankan azas praduga lagi. Kondisi saat ini, mengenai pusaran dugaan korupsi di sekertariat DPRD belum ada ketetapan hukum yang jelas serta jumlah kerugian negara.

“Kita tunggu kepastian hukum dari Kejasaan Negeri Pringsewu, siapa saja yang terlibat dalam dugaan korupsi di sekertariat DPRD Pringsewu”, ujarnya.

Masih kata Yalfa Sabri, Seharusnya media dalam menyajikan informasi menggunakan 11 (Sebelas) Kode etik pers, pemberitaan yang berimbang, serta tidak membangun alibi baru yang merubah maksud dan tujuan, mengedapankan azas praduga tak bersalah serta jika sudah menyebutkan nama atau institusi harus komfirmasi dengan yang bersangkutan.

“Seharusnya media menyajikan informasi yang berimbang berlandaskan kode etik pers,” kata Yalfa Sabri, Minggu (24/04/2021).

Kenapa demikian, menurut pendapat dirinya, 55 miliar adalah pagu anggaran di sekretariat dewan selama dua tahun yaitu tahun 2019 dan 2020, melihat anggaran sejumlah ini kemungkinan berikut gaji pegawai sudah termasuk didalamnya.

Yalfa sapaan akrab Ketua Laskar Merah Putih juga menyampaikan, sebaiknya media yang baik bisa menerima kritik dan saran dari publik.

“Karena, Media bagian dari penggiat demokrasi”,kata Yalfa.

Pihaknya, Sambung Yalfa, jangan sampai ada penyesatan dalam satu pemberitaan apalagi menggiring opini publik untuk kepentingan pribadi.

“Menyikapi persoalan itu, harus dengan arif dan bijaksana, tidak membenturkan berita dengan kepentingan pribadi atau golongan”, tandasnya. (DN/SAH)

Artikel ini telah dibaca 115 kali

Baca Lainnya