Hukum dan Kriminal Nasional Pemerintahan Trending Topic

Friday, 28 August 2020 - 11:49 WIB

11 months yang lalu

Kontraktor CV Dua Puluh Delapan Abaikan Keselamatan Pekerja, Hingga Kurangi Volume Material Cor Beton

PRINGSEWU – Kontraktor pembangunan instalasi gedung farmasi milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Pringsewu terkesan nakal, selain adanya dugaan pengurangan volume dalam penggunaan material bangunan, diduga kuat CV Dua Puluh Delapan tidak patuhi surat perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK).

Pantauan Lampunginspiratif.com di lokasi pembangunan, pekerjaan bangunan yang sedang mengerjakan pemasangan batu bata bangunan tersebut, Tidak menggunakan alat keselamatan kerja. Mereka (Pekerja) dengan asik bekerja tanpa menggunakan kelengkapan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3).

Berdasarkan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2017 Tentang jasa konstruksi, kontraktor CV Dua Puluh Delapan diduga tidak siap dan todak profesional layaknya pengusaha jasa kontruksi yang mampu mengerjakan pekerjaan bangunan.

Pasalnya, proses pembangunan instalasi gedung farmasi tersebut ada praktik kejahatan dalam penyelenggaraan kontruksi yang diduga dilakukan oleh CV Dua Puluh Delapan.

Dugaan tersebut ialah, Pengurangan volume cor beton cakar ayam, rencana keselamatan kerja, dan tidak adanya tenaga ahli managerial ahli K3 kontruksi di lokasi pembangunan.

Dugaan lainnya yang di himpun Lampunginspiratif.com, CV Dua Puluh Delapan diduga kuat tidak menyediakan dukungan alat dilokasi pembangunan gedung farmasi. Selain itu, CV Dua Puluh Delapan diduga melakukan praktik pembohong dalam penggunaan dukungan alat seperti, Mobil Damtruck, mesin concrete vibrator, mesin concrete mixer dan mesin stemper.

Sejumlah pekerja tidak menggunakan kelengkapan keamanan, Kesehatan dan keselamatan kerja dalam proses pengerjaan bangunan gedung instalasi farmasi, selain itu bok kelengkapan obat-obatan dan kelengkapan P3K tidak tersedia dilokasi.

Menurut Mustofa Ali, SH Penggiat Anti Korupsi dari Persatuan Masyarakat Anti Korupsi mengatakan, peraturan yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) memproses revisi aturan untuk mewajibkan kehadiran tenaga ahli bersertifikat kesehatan dan keselamatan kerja sebagai salah satu syarat pekerjaan di lapangan dapat dilakukan oleh kontraktor.

Lebih lanjut Mustofa Ali menjelaskan, Peraturan Menteri PUPR yang direvisi adalah Peraturan Nomor. 31/2015 atas Perubahan Ketiga atas Permen PUPR No. 07/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

Dengan begitu, sambung Mustofa Ali, kepada media ini menyebutkan, sertifikasi tenaga ahli kesehatan dan keselamatan kerja (K3) tidak hanya menjadi syarat suatu perusahaan dapat memenangi lelang, tetapi harus dipastikan kehadirannya untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya di lapangan.

Sejumlah pekerja CV Dua Puluh Delapan tidak memakai kelengkapan K3, semuanya hanya menggunakan sendal jepit, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan masker, dan helm safety proyek.

“Sertifikat itu jangan hanya jadi untuk menang lelang, tapi harus berfungsi untuk bekerja. Kalau tidak ada itu, tidak bisa bekerja,” kata Mustofa Ali saat mengulas keterangan dalam peraturan PU-PR, Jumat (28/08/2020).

Masih kata Mustofa, Artinya, kalau mereka (kontraktor) berkomitmen sama seperti yang mereka ajukan dalam penawaran awal, fungsi K3 juga akan berjalan lebih baik dan memang kompoten, tidak hanya berdasarkan sertifikat.

Lantas, melihat kondisi dilapangan dalam pembangunan gedung instalasi farmasi milik Dinkes Kabupaten Pringsewu. Dari item diatas tidak terpenuhi oleh kontraktor dari CV Dua Puluh Delapan.

Hal itu, berindikasi soal praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pembangunan gedung farmasi tersebut.

Mustofa juga menjelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa kontruksi pada Pasal 52 menyebutkan.

penyedia jasa atau sub penyedia jasa dalam penyelenggaraan kontruksi harus:

A. Harus sesuai dengan perjanjian dalam kontarak

B. Memenuhi standar keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan keberlanjutan.

“Memang sangsi adminstrasi, dengan cara memblaclist CV tersebut”, ujar Mustofa Ali.

Dengan kejadian ini, kata Mustofa Ali, maka diduga kuat adanya praktik kongkalikong antara CV Dua Puluh Delapan dengan oknum konsultan pembangunan dan konsultan pengawas.

“Kedua konsutan yang hadir di lokasi pembangunan sudah merencanakan pemindahan kelebihan volume pondasi dan cor cakar ayam, padahal, Adendum pun belum diajukan ke PPK pembangunan gedung farmasi PNS Dinkes Kesehatan setempat”, pungkasnya. (Saefudin)

Artikel ini telah dibaca 272 kali

Baca Lainnya