Uncategorized

Friday, 2 October 2020 - 06:18 WIB

8 months yang lalu

Komisi III Pelototin Sejumlah Proyek Pembangunan Milik Dinkes Pringsewu, Direksi Keet Dimana?

PRINGSEWU – Sejumlah Proyek pengadaan pembangunan gedung milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pringsewu maupun rehabilitasi gedung menjadi sorotan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Proyek pembangunan gedung yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (D.A.K) Tahun Anggaran 2020 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pringsewu.

Kembali mendapat sorotan dari DPRD Kabupaten setempat, Kamis (01/10/2020) Kemarin.

Komisi III menggelar inspeksi mendadak (Sidak) dalam rangka melihat secara langsung progres pembangunan empat gedung milik Dinkes Kabupaten Pringsewu.

Sidak yang digelar berdasarkan informasi dari masyarakat dan sejumlah Media massa, terkait dugaan sejumlah variabel yang tidak dijalankan dan di hadirkan oleh pihak perusahaan (Pemborong).

Salah satunya, dilokasi pengerjaan pembangunan tidak ada dua orang manajerial peting, yakni, Pelaksana pembangunan gedung, dan Ahli K3 kontruksi di direksi keet.

Dari sidak itu, diketahui bahwa proyek yang dikerjakan oleh CV Putra Aji Baru, yang mengerjakan pengadaan pembangunan gedung kelas utama tahap II dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.576 Miliar, Pembangunan Gedung Haemodialisa sebesar Rp 1.596 Miliar yang dimenangkan CV Desyam Sejahtera Mandiri.

Selain itu, dua perusahaan lainnya mengerjakan kontruksi pembangunan gedung Instalasi farmasi yang dimenangkan CV Dua Puluh Delapan sebesar Rp 1.224 Miliar, dan pengadaan rehabilitasi gedung kelas III RSUD sebesar Rp 8.49 juta, diduga tidak menggunakan alat pendukung seperti, Mixer beton, vibrator beton, saat melakukan proses pengecoran beton.

Dalam sidak tersebut, dari pengadaan proyek bangunan milik Dinkes yang dikerjakan CV Putra Aji Baru, CV Dua Puluh Delapan, CV Desyam Sejahtera Mandiri dan CV Al Fatih tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan dokumen penawaran serta dokumen kontrak.

Pasalnya Komisi III cukup geram terhadap ulah kontraktor, saat sejumlah anggota DPRD tidak menemukan sejumlah alat pendukung bangunan maupun tempat yang sudah disyaratkan dalam kontrak. Akan tetapi, para pihak rekanan (pemborong) hanya menyediakan material biasa bagaun. Seperti, Semen, Pasir, Besi, Batu bata.

Menurut Nazaruddin mengatakan, yang tidak kalah pentingnya ialah direksi keet. Karena, sebagai tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, dan pekerjaan administrasi proyek.

“direksi keet sangat penting dalam proyek pemerintah, karena sudah dianggarkan, bagaimana kalau ingin tahu skedul proyek dan gambar bestek, melihat capaian progres pembangunan gedung gedung tersebut”, ujar Nazaruddin, Ketua Komisi III DPRD Pringsewu.

Ditambahkan Sudiono, Anggota Komisi III, pihaknya sudah dua kali melakukan sidak di lokasi pembangunan gedung milik Dinkes ini. Namun, kata Sudiono, satupun pihak rekanan tidak menggubris hasil temuan kami.

“Kami minta pelaksana dapat menyempurnakan bangun yang kita temukan di lapangan, tetapi, para pemborong cukup ngeyel”, jelas Sudiono.

Para wakil rakyat tersebut, juga memelototi kualitas bahan material, campuran, pasangan, kerangka atap hingga pekerjaan konstruksinya.

Hasilnya, sejumlah anggota dewan menemukan kualitas pembangunan yang kurang sempurna. Bahkan, apabila bangun tersebut selesai, Komisi III akan melayangkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengkoreksi jumlah kerugian negara.

Komisi III menyoroti proses pembangunan pengadaan pembangunan gedung kelas utama tahap II, yang diduga tidak memiliki direksi keet dan pondasi slof beton tidak sesuai gambar bestek.

Lagi dan lagi Komisi III menyoal direksi keet, hal itu, disampaikan Aris, pihaknya tidak menemukan direksi keet di lokasi proyek.

“Seharunya buku direksi keet ini sangat penting. Di mana progres pekerjaan konstruksi tertuang berkala, mingguan atau bulanan dalam buku tersebut”, kata Aris.

Komisi III DPRD Kabupaten Pringsewu, dalam kesempatan itu tak hanya mewarning kepada sejumlah CV yang mengerjakan pembangunan tersebut, melainkan konsultan, mampu PPTK dan PPK agar pengawsan proyek juga mendapatkan peringatan.

Harapannya, agar benar-benar cermat dalam memberikan pengawasan pada seluruh item dari pekerjaan tersebut.

“Kami juga mewanti-wanti pelaksana tidak mengurangi volume dan merampungkan pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditentukan, jangan sampai kami datang yang kesekian kalinya. Harapan rakyat Pringsewu, pembangunan yang dikerjakan pemborong taat terhadap aturan dan dokumen kontrak”, pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, dr Ullinnoha, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu turut hadir dan mendampingi Komisi III untuk meninjau lokasi pembangunan gedung di komplek RSUD setempat.

Menurutnya, apa yang dijalankan oleh komisi tiga sudah sesuai dengan tufoksinya.

“Karena, Saya, Kepala Dinas Kesehatan Baru, berterimakasih sudah diberikan masukkan yang membangun, agar saya dan jajaran juga memiliki kinerja yang lebih baik. Artinya, dengan adanya sidak ini, Dinas Kesehatan lebih tertib dalam hal pengawasan agar memiliki bangunan gedung sesuai yang diharapkan”, tandasnya. (Muhammad Iqbal)

Artikel ini telah dibaca 258 kali

Baca Lainnya