Nasional Politik

Thursday, 3 October 2019 - 16:54 WIB

3 weeks yang lalu

Gerakan Mahasiswa Tanggamus Sambangi Kantor DPRD Tanggamus

LAMPUNGINSPIRATIF.COM (TANGGAMUS) –  Sejumlah Perwakilan mahasiswa dari STMIK Kota Agung dan perwakilan dari Mahasiswa STEBI Kabupaten Tanggamus, untuk menyuarakan tuntutan yang menjadi Isu Nasional yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Tanggamus mendatangi Gedung Dewan DPRD Kabupaten Tanggamus, Kamis (03/10/2019).

“Perwakilan mahasiswa tiba di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus sekitar pukul 10.00 WIB, diterima langsung oleh Plt. Sekretaris DPRD Tanggamus Zuldi Erwin Sinungan, Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol Bunyamin, SH,MH., dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus diantaranya Ir. Hajin M Umar (Gerindra), Irwandi Suralaga. S.Ag., (PKB), Tedi Kurniawan, SE (PAN), Kurnain, S. IP(NASDEM), Koyim(PAN), Azmi (PDIP).

“Sejumlah point disampaikan oleh Gerakan Mahasiswa Tanggamus dalam hearing yang bertempat di ruang Sidang Utama DPRD Tanggamus tersebut adalah, mengangkat “Isu Nasional” mengenai Rancangan Undang-undang KUHP, Undang-undang KPK, Tindakan Represif Kepolisian dalam pengamanan aksi Unjuk rasa, dan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Dalam hearing tersebut Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (BEM-STMIK) Pringsewu/Kota Agung Eka Safitri, menyuarakan Aspirasinya dihadapan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus untuk menolak sejumlah rancangan Undang-undang KUHP, diantaranya Undang-undang tentang hewan Peliharaan, kemudian mengenai denda yang diberikan pada gelandangan sebesar Rp 1 juta yang terdapat pada pasal nomor 432.
Menolak Rancangan Undang-undang KPK yang dinilai melemahkan KPK diantaranya Pelemahan Independensi KPK, pasal yang mengatur Operasi Tangkap Tangan (OTT) menjadi lebih sulit dilakukan karena lebih rumit dalam pengajuan penyadapan, dan pengurangan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menolak Tindakan Represif Kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa diberbagai daerah yang memakan korban jiwa dari mahasiswa dan meminta kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian tersebut. Serta point terakhir yang disuarakan Gerakan Mahasiswa Tanggamus adalah Revisi Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dinilai mempersulit buruh diantaranya adalah tidak menentunya jam kerja dan upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Menanggapi sejumlah point yang disampaikan oleh Mahasiswa, Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Ir. Hajin M Umar (Gerindra) menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada mahasiswa yang sudah menunjukkan keperdulian kepada Isu Nasional di Negara ini.
Pada kesempatan tersebut Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (Gerindra) Hajin Muhammad Umar, mengungkapkan bahwa kewenangan dalam Merancang Undang-Undang ada pada Anggota DPR-RI Pusat, “Kami Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tidak memiliki wewenang untuk membentuk atau merancang Undang-undang tersebut, Hajin Muhammad Umar menyampaikan bahwa jalur yang tepat adalah dengan mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi kami berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan Perwakilan Mahasiswa Kabupaten Tanggamus kepada teman-teman di DPR-RI Pusat” Ungkap Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus (Gerindra) Hajin Muhammad Umar.

“Senada dengan Hajin Muhammad Umar, Anggota DPRD Tanggamus yang muda, energik dan visioner dari Partai Nasdem (nasional demokrat) Kurnain, S. IP, medukung dan mengapresiasi apa yang disuarakan oleh Mahasiswa Kabupaten Tanggamus, dan berjanji akan menyampaikan Aspirasi ini ke DPR-RI Pusat. Kurnain, S. IP  yang akrab di sapa bang Zul berharap Mahasiswa Tanggamus Tidak hanya berperan dalam menyuarakan Isu Nasional tetapi juga terhadap berbagai permasalahan di Kabupaten Tanggamus, dengan cara berdiskusi dan bertukar fikiran serta gagasan untuk kemajuan Kabupaten Tanggamus.

Pada kesempatan yang sama Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol. Bunyamin, SH,MH. menanggapi tindakan Represif Kepolisian dalam pengamanan aksi unjuk rasa diberbagai Daerah, Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol. Bunyamin, SH,MH., menyampaikan keprihatinan dan juga mengutuk tindakan tersebut.

Kabag Ops Polres Tanggamus Kompol Bunyamin, SH,MH., menyatakan Polres Tanggamus sangat menekankan kedisiplina serta bertindak Sesuai SOP yang berlaku dalam menjalankan tugasnya sehingga siapapun anggota Kepolisian di Resort Tanggamus yang terbukti bertindak diluar SOP, akan mendapatkan hukuman sesuai peraturan yang ada.

“Ditemui seusai hearing, Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer (BEM-STMIK) Pringsewu/Kota Agung Eka Safitri, menyampaikan terimakasih kepada Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang sudah bersedia menerima serta mendengarkan dan mendukung seluruh Aspirasi yang kami suarakan, serta berharap agar undang-undang yang tidak Pro Rakyat dapat di Revisi kembali oleh Pemerintah Pusat.

“Mewakili Mahasiswa Tanggamus Gubernur BEM-STMIK Eka Safitri, berharap apa yang kami suarakan ini dapat ditindak lanjuti dengan menyampaikannya kepada Pemerintah Pusat dan Anggota DPR-RI Pusat.

Dikesempatan yang sama Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bahasa Islam (BEM-STEBI) Kabupaten Tanggamus Nasruddin, menyampaikan hal senada berharap apa yang kami suarakan ini dapat ditindaklanjuti dengan   ke DPR-RI.”pungkasnya. (*/rls)

Artikel ini telah dibaca 159 kali

Baca Lainnya