Nasional Pemerintahan Trending Topic

Wednesday, 19 August 2020 - 03:44 WIB

9 months yang lalu

Diduga Belum Milik Perda Pembangunan Program Hunian Hijau Masyarakat Tidak Tepat Sarana dan Kurang Transparan

PRINGSEWU – Pekerjaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung dalam program bantuan Sarana dan Prasarana Hunian Hijau Masyarakat (H2M) di Kecamatan Pringsewu yang terletak di tiga Kelurahan. yakni, Kelurahan Pringsewu Barat, Pringsewu Timur dan Pringsewu Utara diduga tidak transparan dan tidak tepat sasaran, Diduga kuat progam tersebut belum miliki badah hukum.

Karenanya cukup janggal dengan pembangunan tersebut, pasalnya, dari Tiga Kelurahan itu masuk dalam Program kawasan kumuh perkotaan Kabupaten setempat.

Dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau (BGH) diatur dalam surat edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya Nomor : 86 /SE/DC/2016 mengatur tentang petunjuk teknis pekerjaan mencakup.

1. Pemenuhan persyaratan BGH
2. Tatacara penilaian kinerja BGH
3. Penerbitan sertifikat dan pelakat BGH dan
4. Penyelenggaraan H2M

Kemudian, dalam edaran Kementerian PU juga di poin selanjutnya mengatur soal pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau yakni, bangunan gedung yang sejak awal sudah memiliki konsep BGH dan menerapkan konsep hijau.

Diduga program hunian hijau masyarakat (H2M) di Kabupaten Pringsewu tidak memiliki tahapan pengajuan atau adanya usulan dari kelompok masyarakat.

Hal itu dikatakan, Seftianto LKM Sejahtera Kelurahan Pringsewu Barat mengatakan, dirinya baru mengetahui adanya pembangunan tersebut.

Untuk konsep hunian hijau masyarakat memang tidak ada, karena, gang masuk permukiman sudah terbentuk sejak dulu.

Pembangunan H2M Kelurahan Pringsewu Barat, Samping Kantor Pajak.

“Dengan adanya pembangunan H2M memberikan sentuhan pembangunan, namun, terkait peraturan yang BGH atau yang lainnya saya kurang paham”, ungkap Seftianto kepada Lampunginspiratif.com, Selasa (18/08).

Seharusnya, dijelaskan dalam surat edaran Kementerian PU Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kegiatan H2M bisa diselenggarakan setelah Peraturan Daerah (Perda) tentang bangunan gedung hijau di bangun oleh pemerintah daerah setempat.

Selain Perda tersebut, H2M juga bisa melalui Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota (Perbup/Perwal) dalam penyelenggaraan teknis BGH.

Hasil penelusuran Lampunginspiratif.com di sejumlah titik pekerjaan H2M milik Provinsi yang dikerjakan oleh pihak rekana (penyedia barang dan jasa) hanya melakukan pemolesan cat tembok dan pemasang paving blok serta talud gang.

Hal itu diungkapkan oleh Yono pekerja yang merupakan warga RT 09, RW 04, Kelurahan Pringsewu Timur menuturkan, pembangunan jalan paving blok yang dikerjakan ditempatnya ialah milik pemborong asal Bandar Lampung.

Masih kata Yono dirinya dan beberapa tetangganya diberikan pekerjaan secara borongan, untuk satu meter paving blok di hargai sekitar Rp 40 ribu. Dan untuk pekerja pembangunan talud jalan dikerjakan oleh robongan lain.

Pembangunan H2M di RT 09, RW 04, Kelurahan Pringsewu Timur.

“Untuk anggaran sepertinya Rp 250 juta gitu mas, soal pemborong tadi juga jarang datang, konsultan dan pengawas pun jarang hadir, ya kami hanya Pekerja aja dan Alhamdulillah sudah ada pekerjaan ini”,kata Yono seraya diamini oleh pekerja yang lainnya, Senin, (18/08).

Terpisah, Purnomo Konsultan Program H2M saat di konfirmasi menyebutkan, tidak tahu terkait pagu anggaran pekerjaan tersebut.

Bahkan, dirinya menyarankan untuk berkoordinasi langsung dengan pihak pemborong pekerjaan. Saat di konfirmasi terkait nama program pekerjaan pun, Purnomo selalu berdalih tidak tahu.

“Silahkan, Bapak lihat langsung dilokasi, disanakan ada pemborongnya. Dan untuk jumlah anggaran saya kurang paham, sudah mas lihat saja dilokasi, kan ada prasasti yang terpasang disetiap titik pembangunan”,ujar Purnomo saat dikonfirmasi via sambung handphone miliknya, yang mengatakan sedang rapat di Provinsi Lampung. (Saefudin/Muhammad Iqbal)

Artikel ini telah dibaca 326 kali

Baca Lainnya